Bidang pendidikan pun tak luput dari perhatian Leony. Dari total Rp860 miliar anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sekitar Rp479 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai.
Menurutnya, belanja wajib pendidikan masih dipenuhi pos rutin seperti honorarium narasumber, perjalanan dinas, hingga konsumsi rapat.
“Ratusan miliar habis buat perjalanan dinas, beli ATK, makan-minum rapat, belanja barang dan jasa,” kata Leony.
Dukungan Warganet dan Tuntutan Transparansi
Unggahan Leony sontak menjadi perbincangan di media sosial. Banyak warganet memberikan dukungan karena langkahnya dianggap mewakili keresahan publik terhadap transparansi penggunaan APBD.
Sebagian lainnya berharap pemerintah daerah segera memberikan klarifikasi resmi agar masyarakat mendapat penjelasan yang jelas.
“Bener banget kita memang harus kuliti pemkot atau pemda masing-masing,” tulis akun @ta****m.
“Ayo pemkot ditunggu klarifikasinya,” komentar @cr******y.***