TITIKTEMU.CO – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD angkat bicara mengenai polemik antara influencer Ferry Irwandi dengan Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI, Brigjen Juinta Omboh Sembiring.
Kontroversi ini mencuat setelah Juinta menyebut adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan Ferry usai demonstrasi besar menolak DPR RI pada akhir Agustus 2025. Ferry yang juga dikenal sebagai CEO Malaka Project pun langsung jadi sorotan publik.
Dalam siniar YouTube Curhat Bang Denny Sumargo yang tayang Kamis, 11 September 2025, Mahfud mendapat pertanyaan langsung soal isu tersebut.
Baca Juga: Jokowi Hormati Reshuffle Kabinet Prabowo, Tegaskan Tak Ikut Campur soal Budi Arie
Menurut Mahfud, persoalan bermula dari pernyataan Ferry di sebuah forum publik. Ferry disebut mengungkapkan, “untung kita bisa menggagalkan rencana darurat militer”.
“Dari situ dianggap seolah-olah TNI hendak melakukan hukum darurat. Itu yang kemudian dinilai sebagai fitnah,” jelas Mahfud.
Namun, Mahfud menegaskan laporan Dansat Siber TNI ke Polri sebenarnya belum berbentuk resmi. “Itu baru sebatas diskusi apakah bisa diproses hukum atau tidak. Jadi belum ada laporan formal,” tambahnya.
Baca Juga: Janji Menkeu Purbaya: Ekonomi Indonesia Pulih di Akhir 2025, Belanja Negara Dipacu Tanpa Sisa
Pandangan Mahfud: Lebih Baik Tak Diperpanjang
Guru Besar Hukum Tata Negara itu menyebut pernyataan Ferry bisa saja dikategorikan sebagai provokasi, tetapi juga bagian dari kebebasan berpendapat.
“Isu darurat militer memang sudah beredar luas di publik. Jadi, omongan Ferry bukan sepenuhnya salah. Kalau menurut saya, lebih baik tidak diperpanjang,” tegas Mahfud.
Ia mengingatkan, jika perkara ini dibawa ke pengadilan justru bisa semakin rumit karena akan melibatkan banyak saksi dan pejabat yang hadir dalam forum tersebut.
Baca Juga: Mahfud MD Prediksi Oktober Ada Reshuffle Kabinet, Tegaskan Masih Ada Pejabat Tak Layak
Ruang Hukum Tetap Terbuka