Untuk teman-teman PPPK, jangan patah semangat, segera unggah berkasnya,” ujar Surai.
Baca Juga: Quraish Shihab, Sinta Nuriyah hingga Romo Magnis Temui Presiden Prabowo, Ada Apa?
Suara dari DPRD Nunukan
Anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama, ikut menyuarakan keresahan masyarakat.
Ia menegaskan kondisi geografis Nunukan yang berada di perbatasan RI–Malaysia membuat banyak peserta PPPK harus menempuh perjalanan panjang dan penuh tantangan.
“Banyak yang harus lewat hutan, lumpur, bahkan menginap di perjalanan hanya untuk sampai ke Nunukan.
Ada pula yang harus melawan banjir karena satu-satunya akses hanyalah jalur sungai,” katanya.
Menurut Andre, jika proses pemberkasan gagal hanya karena keterbatasan teknis seperti internet lemah atau dokumen terlambat, maka hal ini bisa memicu keresahan sosial.
Usulan Solusi
Andre mendorong dua langkah konkret:
1. BKPSDM Nunukan segera berkoordinasi dengan BKN untuk memperpanjang masa unggah berkas.
2. Layanan publik seperti RSUD, Disdukcapil, dan Polres tetap dibuka meski di hari libur agar peserta dari pedalaman punya waktu lebih panjang untuk mengurus kebutuhan administrasi.
“Ini soal masa depan mereka. Jangan sampai mimpi anak-anak bangsa pupus hanya karena masalah teknis dan birokrasi,” tegas Andre.***