TITIKTEMU.CO - Kementerian Pertahanan (Kemhan) melaporkan Tempo ke Dewan Pers terkait pemberitaan yang menyebut Menhan Sjafrie Sjamsoeddin telah mengusulkan penerapan darurat militer kepada Presiden Prabowo Subianto.
Kemhan membantah keras klaim itu, dan menyatakan informasi Tempo tidak akurat. Langkah ini langsung menyedot perhatian publik, karena menyangkut dua hal penting: isu darurat militer dan kebebasan pers di Indonesia.
Pelaporan ini dibenarkan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan Brigadir Jenderal Frega Wenas Inkiriwang. Frega menjelaskan laporan resmi dikirim ke Dewan Pers melalui surat tertanggal 8 September 2025.
“Iya, benar Kemhan melaporkan Tempo ke Dewan Pers,” kata Frega dalam konferensi pers, Senin lalu.
Frega menegaskan laporan itu dibuat karena pemberitaan Tempo dinilai tidak akurat. Menurutnya, tidak benar jika Menhan Sjafrie pernah mengajukan status darurat militer kepada Presiden.
“Berita itu sama sekali tidak benar. Kami menyayangkan media besar seperti Tempo bisa menyajikan informasi yang tidak akurat,” ujar Frega.
Untuk memastikan kebenaran, Frega mengaku telah melakukan pengecekan internal ke beberapa biro penting di Kemhan, mulai dari Biro Hukum, Biro Peraturan Perundang-undangan, hingga Biro Tata Usaha.
Hasil pengecekan itu menegaskan tidak ada dokumen, draf, ataupun pembahasan terkait usulan darurat militer.
“Tidak ada pembahasan dan pengajuan penerapan status darurat militer,” tegas Frega.
Pihak Kemhan merasa perlu mengambil langkah pelaporan agar masyarakat tidak salah menerima informasi yang bisa memicu keresahan.
Baca Juga: Mahfud MD Beberkan Alasan Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Prabowo dan Kisah Pilu Usai Rumah Dijarah
Respons Tempo dan Dewan Pers
Di sisi lain, Wakil Pemimpin Redaksi Tempo Bagja Hidayat menyampaikan pihaknya sedang menelusuri lebih lanjut laporan Kemhan tersebut. “Sedang cek,” ujarnya singkat.