Anggota DPR yang dinonaktifkan partai politiknya tidak akan menerima gaji maupun tunjangan.
Koordinasi dengan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)
Pimpinan DPR akan menindaklanjuti status nonaktif beberapa anggota DPR dengan melibatkan MKD yang berkoordinasi bersama mahkamah partai politik.
Transparansi dan Partisipasi Publik
DPR berkomitmen untuk memperkuat transparansi serta membuka ruang partisipasi publik dalam proses legislasi maupun kebijakan lain.
Kesepakatan ini ditandatangani oleh Ketua DPR RI Puan Maharani serta tiga wakil ketua DPR lainnya, yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
Baca Juga: Banjir Besar Landa Bali, Dua Tewas, Jalur Transportasi Lumpuh
Tuntutan Rakyat 17+8
Enam poin tersebut muncul sebagai jawaban atas tuntutan rakyat 17+8, sebuah gerakan yang menyoroti transparansi, efisiensi anggaran, dan akuntabilitas DPR.
Desakan publik agar wakil rakyat lebih mengutamakan kepentingan masyarakat akhirnya mendorong DPR untuk mengambil langkah konkret.
Menurut Dasco, kesepakatan ini bukan hanya simbolik, melainkan bentuk komitmen DPR untuk memperbaiki kinerja dan mengembalikan kepercayaan rakyat.
Program Prioritas Pemerintah
Selain membahas keputusan DPR, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya percepatan program-program prioritas pemerintah.
Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri guna meninjau progres pelaksanaan beberapa program strategis, antara lain: