Indonesia dan Amerika Serikat Masih Negosiasikan Tarif Resiprokal, Ini Empat Syarat dari Washington

TITIKTEMU.CO – Pemerintah Indonesia masih melanjutkan pembahasan mengenai penerapan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat (AS).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa proses negosiasi belum selesai dan membutuhkan tindak lanjut dalam bentuk perjanjian resmi antarnegara.

Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (9/9/2025), Airlangga menyebut tim negosiasi Indonesia saat ini berada di Washington. "Masih ada implementing agreement yang sedang dibahas, jadi tim masih berada di Washington," ujarnya.

Baca Juga: Kenal Dekat? Luhut Pandjaitan Yakin Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Mampu Dongkrak Ekonomi RI

Airlangga menjelaskan, kesepakatan ini merupakan langkah untuk menyeimbangkan neraca dagang, sebagaimana diminta pihak AS. Karena itu, pemerintah juga harus menyiapkan dasar hukum berupa peraturan presiden di dalam negeri.

Nilai perdagangan Indonesia-AS menurut Airlangga telah mencapai level tertentu, meski terjadi perubahan pada sejumlah angka. Ia menambahkan, tidak semua produk memiliki nilai tetap, terutama komoditas yang memang tidak diproduksi di AS.

Sebelumnya, kedua negara sudah menyepakati tarif sebesar 19 persen untuk Indonesia yang berlaku sejak 7 Agustus 2025. Namun, tarif sejumlah komoditas strategis masih menjadi bahan negosiasi lanjutan.

Baca Juga: Isu Raffi Ahmad Jadi Menpora Pengganti Dito Ariotedjo, Ini Fakta dan Gaji Fantastis yang Menantinya

Selain tarif, pembahasan juga mencakup rencana pembelian produk AS, mulai dari minyak, gas, hingga pesawat Boeing.

AS sendiri memberikan empat syarat utama kepada Indonesia:

• Tidak menerapkan tarif terhadap produk ekspor asal Amerika.
• Membeli energi dari AS senilai US$15 miliar (Rp244 triliun).
• Mengimpor produk pertanian AS sebesar US$4,5 miliar (Rp73 triliun).
• Membeli 50 unit pesawat Boeing, mayoritas tipe 777, yang diproyeksikan untuk Garuda Indonesia.

Dengan negosiasi yang masih berjalan, publik menanti hasil final kesepakatan yang akan berdampak besar pada perdagangan dan industri strategis Indonesia.***