TITIKTEMU.CO – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait kondisi ekonomi Indonesia dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Teddy menjelaskan, rapat tersebut membahas sejumlah isu penting, mulai dari perkembangan ekonomi nasional, progres investasi, hingga percepatan perbaikan fasilitas umum yang mengalami kerusakan.
“Ada di antaranya perkembangan ekonomi dan progres investasi, hingga percepatan perbaikan fasilitas umum yang rusak,” ujar Teddy melalui keterangan di akun Instagram resminya, Kamis (4/9/2025).
Dalam arahannya, Presiden Prabowo meminta tim ekonomi memastikan agar investasi yang masuk mampu menciptakan lapangan kerja secara merata di seluruh daerah, bukan hanya terkonsentrasi di Jakarta. Selain itu, Prabowo juga menekankan kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk segera mempercepat perbaikan sarana umum, sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan lebih nyaman.
Sementara itu, Sri Mulyani menambahkan bahwa ratas tersebut juga menegaskan pentingnya kelancaran program prioritas Kabinet Merah Putih. Program seperti Sekolah Rakyat, Ketahanan Pangan, dan Energi disebut harus benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Program Prioritas yang memberikan manfaat rakyat langsung seperti Sekolah Rakyat, Program Ketahanan Pangan dan Energi harus berjalan efektif agar rakyat merasakan manfaat langsung,” tulis Sri Mulyani melalui unggahan Instagram, Jumat (5/9/2025).
Lebih jauh, Sri Mulyani menegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional adalah tugas utama pemerintah. Ia menyoroti tantangan kemiskinan yang masih harus dituntaskan, serta perlunya transformasi besar untuk menghadapi dinamika persaingan global.
“Presiden menjelaskan konstelasi persaingan global yang begitu dinamis yang harus diwaspadai, dan menekankan transformasi Indonesia dan membangun Indonesia sesuai konstitusi adalah tugas utama Presiden dan seluruh kabinet,” ungkapnya.
Menurut Sri Mulyani, proses tersebut tidak akan mudah dan membutuhkan konsistensi. Ia menekankan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki kondisi masyarakat, terutama kelompok miskin, serta membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan bebas dari korupsi maupun penyalahgunaan wewenang.***