4. Anggota dengan Kapasitas Minim
Formappi menilai, sebagian anggota DPR tidak memiliki kemampuan legislasi dan pengawasan yang cukup.
Hal ini membuat DPR terlihat “ikut arus” ketimbang kritis terhadap pemerintah. Sebuah ironi di usia 80 tahun, ketika seharusnya kualitas sumber daya politik semakin matang.
5. Anggaran dan Fasilitas yang Tak Transparan
Perencanaan anggaran DPR kerap berubah tanpa penjelasan jelas, termasuk proyek pembangunan gedung baru. Banyak fasilitas negara juga tidak digunakan optimal.
Hal ini menguatkan anggapan DPR belum bijak mengelola sumber daya, meski sudah lama berdiri.
6. UU yang Mudah Digugat
Undang-Undang produk DPR seringkali digugat di Mahkamah Konstitusi, contohnya UU Cipta Kerja. Ini menunjukkan persoalan DPR bukan hanya kuantitas, tapi juga kualitas regulasi.
Di usia 80 tahun, seharusnya DPR sudah belajar menghasilkan hukum yang lebih kokoh dan berpihak pada rakyat.
Baca Juga: Promo JSM Alfamart 29–31 Agustus 2025, Belanja Hemat Akhir Bulan
HUT ke-80: Saatnya Refleksi Bukan Hanya Seremoni
Memasuki HUT DPR ke-80, publik berharap perayaan ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum introspeksi.
Delapan dekade perjalanan lembaga legislatif harus dijadikan titik balik: dari citra buruk menuju kepercayaan rakyat.
Jika DPR ingin dikenang sebagai lembaga yang benar-benar mewakili suara rakyat di usia ke-80 ini, maka PR besar harus segera diselesaikan: mempercepat legislasi, memperbaiki koordinasi dengan pemerintah, meningkatkan kualitas anggota, transparansi anggaran, dan tentu saja menghasilkan produk hukum yang lebih baik.
Tanpa itu, HUT DPR ke-80 hanya akan jadi pesta simbolis tanpa makna perubahan nyata.***