Gibran Tinjau Penyaluran BSU di Pekanbaru, Ingatkan Warga Gunakan Bantuan Secara Bijak

TITIKTEMU.CO - Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru, Riau, pada Senin, 28 Juli 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja di wilayah tersebut.

Dalam kesempatan itu, Gibran memberikan imbauan penting kepada para penerima bantuan agar menggunakan dana BSU secara tepat. Ia menegaskan bahwa bantuan pemerintah tersebut hendaknya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan produktif, bukan untuk keperluan negatif.

Baca Juga: Gibran Yakin Timnas U-23 Indonesia Taklukkan Vietnam di Final AFF U-23 2025, Prediksi Skor 3-0

"Saya ingatkan, jangan dipakai untuk judi online (judol). Gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Pesan ini saya sampaikan di setiap titik penyaluran BSU," ujar Gibran tegas di hadapan masyarakat.

Gibran menyampaikan bahwa proses pencairan BSU di Pekanbaru telah berjalan dengan baik. Ia menyebut hampir seluruh bantuan sudah tersalurkan kepada penerima yang berhak.

“Penyaluran di Pekanbaru sudah lancar, sudah hampir 100 persen tersalurkan,” tambahnya.

Baca Juga: Aldi Bragi dan Ikke Nurjanah Kompak Antar Putri Tunggal Menikah, Singkirkan Canggung demi Kebahagiaan Anak

Sebagai informasi, BSU adalah bantuan pemerintah senilai Rp600 ribu, yang diberikan kepada pekerja berpenghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan. Bantuan ini merupakan kompensasi dua bulan sekaligus dan diberikan kepada pekerja aktif yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan hingga 30 April 2025.

Selain menyoroti penggunaan dana bantuan, Gibran juga menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan dalam proses distribusi agar tidak terjadi penyelewengan.

Baca Juga: Krisis BBM di SPBU Jember dan Banyuwangi? Ini Penyebab dan Upaya Solusi

“Saya titip, jangan sampai ada pemotongan bantuan. Ini hak masyarakat,” ucapnya mengingatkan para petugas dan penyalur bantuan.

Pemerintah berharap dengan adanya BSU, daya beli masyarakat terutama pekerja formal berpenghasilan rendah tetap terjaga, serta dapat meringankan beban ekonomi mereka yang tidak mendapatkan bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH).***