FBI Selidiki Lima Negara Bagian di Amerika Serikat Terkait Pembelajaran Tatap Muka

TITIKTEMU.CO

Berbeda dengan dimulainya pembelajaran tatap muka (PTM) di Indonesia yang berjalan lancar dengan prokes ketat, di Amerika Serikat, justru Agen Pemerintah Federal (FBI) membuka penyelidikan terhadap lima negara bagian yang mulai menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah.

Baca Juga: Gubernur Anies Baswedan: Alhamdulillah 610 Sekolah di DKI Jakarta Sudah Mulai Melaksanakan PTM

Langkah penyelidikan tersebut diambil setelah muncul aksi protes para orangtua siswa terhadap kebijakan PTM tanpa masker, yang dikeluarkan pihak Departemen Pendidikan dari kelima negara bagian tersebut.

 “Kebijakan Departemen Pendidikan dari lima negara ini berlebihan.  Mengembalikan siswa ke sekolah tanpa masker di tengah pandemi yang belum selesai saat ini, sangat membahayakan,” ungkap Menteri Pendidikan, Miguel Cardona, melalui  www.usnews.com, Senin (30/8/2021).

Baca Juga: Siswa PTM Harus Berseragam? Ganjar : Yang Penting Sekolah, Nggak Pakai Seragam Nggak Masalah

Langkah penyelidikan tersebut diambil setelah sejumlah siswa dan orang tua melakukan aksi di luar Rumah Gubernur Texas di Kota Austin, Texas, pada 16 Agustus lalu. Aksi tersebut dilakukan para orang tua siswa untuk mendesak Gubernur Greg Abbott membatalkan kebijakan tanpa masker  dalam kegiatan PTM sekolah umum.

"Departemen telah mendengar keluhan orang tua dari seluruh negeri, terutama orang tua dari siswa penyandang disabilitas soal larangan penggunaan masker dalam ruangan sekolah.  Secara umum ini membahayakan anak-anak mereka dan mengabaikan hak-hak mereka untuk mengakses pembelajaran langsung secara setara," kata Miguel Cardona.

Baca Juga: Solo Level 3, Gibran: Sekolah Tatap Muka Mulai September

Kelima negara yang mengeluarkan kebijakan PTM tanpa masker tersebut adalah negara bagian yang dikuasai Partai Republik, termasuk Arizona, Arkansas, Florida, dan Texas. Mereka memiliki perintah eksekutif atau undang-undang negara bagian yang melarang distrik sekolah mewajibkan masker.

 Miguel mengatakan, kebijakan tersebut sungguh tidak dapat diterima. Dia menyayangkan langkah para pemimpin negara yang dia anggap menempatkan politik di atas kesehatan dan pendidikan para siswa yang mereka sumpah untuk dilayani.

Baca Juga: Siswa SMA, Yuk Jadi Duta Bangsa di Amerika Serikat, Program Youth Exchange and Study Membuka Pendaftaran Lagi

Kantor Departemen Pendidikan untuk Hak Sipil juga telah mengirim surat kepada kepala sekolah negara bagian Iowa, Oklahoma, Carolina Selatan, Tennessee dan Utah, untuk minta penjelasan soal larangan mandat masker yang diterapkan di distrik sekolah tersebut.

Penyelidikan akan fokus pada apakah larangan mereka pada persyaratan masker. Karena itu melanggar bagian dari Undang-Undang Rehabilitasi 1973, yang menjamin hak siswa penyandang cacat untuk menerima pendidikan di lingkungan pendidikan reguler, bersama rekan-rekan mereka yang tidak cacat, semaksimal mungkin.

Editor: Indria Purnama Hadi