Iqbal menjelaskan bahwa Kopdes Merah Putih dirancang untuk menampung dan memasarkan produk masyarakat setempat. Sebaliknya, ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret mayoritas menjual produk industri atau pabrikan.
“Pasarnya sudah ada masing-masing. Retail modern 80-90 persen menjual produk pabrikan,” jelasnya.
Artinya, keberadaan Kopdes tidak serta-merta menggerus ritel modern, begitu pula sebaliknya. Model bisnis dan rantai pasok keduanya berbeda.
Baca Juga: THR Karyawan Swasta Lebaran 2026 Cair Kapan? Ini Jadwal Resmi dan Sanksi Jika Perusahaan Telat Bayar
Mendes: Desa Harus Berpihak pada Rakyat
Dalam rapat sebelumnya, Mendes Yandri Susanto menyatakan dukungannya agar Kopdes Merah Putih berkembang tanpa dibayangi ekspansi ritel modern.
Ia menilai jaringan minimarket sudah sangat masif, dengan lebih dari 20.000 gerai tersebar di Indonesia. Menurutnya, pemerintah perlu berpihak pada ekonomi desa agar perputaran uang tetap berada di masyarakat lokal.
“Sudah 20.000 lebih Alfamart dan Indomaret, merajalela. Kekayaannya sudah terlalu menurut saya,” ujar Yandri saat itu.
Pernyataan ini memicu diskusi luas, terutama terkait keseimbangan antara investasi swasta dan penguatan ekonomi berbasis komunitas.
Menteri Koperasi: Tidak Ada Pelarangan Total
Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono memberikan perspektif berbeda. Ia menegaskan pemerintah tidak bermaksud menghentikan ekspansi ritel modern secara total.
Namun, ia menyarankan agar wilayah desa menjadi ruang prioritas bagi Kopdes Merah Putih agar keuntungan ekonomi tidak lari ke pusat korporasi di kota besar.
“Biar uang itu berputar di desa, tidak ke pemilik saham di Jakarta,” ujarnya.
Antara Kompetisi dan Kolaborasi
Perdebatan ini mencerminkan dinamika kebijakan perdagangan Indonesia: bagaimana menyeimbangkan pertumbuhan ritel modern dengan penguatan ekonomi desa.