Ancam Industri Otomotif Lokal, Kadin Minta Presiden Prabowo Batalkan Impor 105 Ribu Mobil Niaga dari India

Kadin menilai dampak terbesar akan dirasakan industri komponen otomotif dalam negeri yang menjadi tulang punggung industri perakitan mobil. Mulai dari mesin, bodi, sasis, ban, aki, kursi, hingga elektronik.

Jika pasar dibanjiri mobil impor utuh, maka rantai pasok domestik terancam melemah. Semakin tinggi kandungan komponen lokal, makin besar penyerapan tenaga kerja dan efek pengganda terhadap ekonomi nasional.

Sebaliknya, dominasi kendaraan impor bisa menggerus utilisasi pabrik lokal dan menekan investasi industri komponen.

Baca Juga: Xenia vs Avanza 2026, Duel Mobil Sejuta Umat: Pilih Mana?

Padahal, sejumlah pabrikan global telah memiliki fasilitas produksi mobil niaga ringan di Indonesia. Mulai dari Toyota, Daihatsu, Mitsubishi Motors, Isuzu, Suzuki, Wuling Motors, hingga DFSK.

Kapasitas produksi nasional bahkan diklaim mencapai lebih dari 400 ribu unit per tahun. Sayangnya, angka ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Mayoritas kendaraan yang diproduksi merupakan tipe penggerak 4x2 dengan TKDN di atas 40 persen serta didukung jaringan layanan purna jual yang luas.

Untuk tipe 4x4, industri dalam negeri juga memiliki kemampuan produksi, meski memerlukan waktu persiapan tambahan jika ada permintaan dalam jumlah besar.

Baca Juga: Daftar Produksi Mobil Lokal 2026 TKDN 85 Persen, Harga Lebih Ramah di Kantong

Dilema Antara Regulasi dan Kebijakan Industri

Secara hukum, impor kendaraan operasional untuk program pemerintah sah. Namun, Kadin mengingatkan kebijakan industri tidak hanya soal legalitas, tapi juga keberpihakan pada produksi dalam negeri.

Pemerintah melalui Kemenperin selama ini aktif mendorong penguatan industri otomotif nasional, termasuk lewat roadmap Making Indonesia 4.0.

Insentif kendaraan rendah emisi, peningkatan TKDN, hingga pembangunan ekosistem industri komponen menjadi bagian dari strategi jangka panjang tersebut.

Karena itu, rencana impor 105 ribu kendaraan niaga perlu dipertimbangkan kembali agar tidak bertentangan dengan arah kebijakan industrialisasi.***