RUPTL 2025–2034: Janji Hijau PLN yang Masih Tertunda, Batu Bara Masih Mendominasi

TITIKTEMU.CO - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali menegaskan komitmennya terhadap transisi energi lewat Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang diklaim sebagai dokumen “paling hijau” sepanjang sejarah perusahaan.

Dalam rilis resminya pada 28 Mei 2025, PLN menyebut 76 persen dari total tambahan kapasitas listrik baru sebesar 69,5 GW akan berasal dari energi terbarukan, mulai dari surya, air, panas bumi, hingga penyimpanan energi.

Di atas kertas, rencana ini tampak ambisius. Publik pun berharap Indonesia segera melepaskan diri dari ketergantungan pada batu bara yang selama ini menjadi sumber polusi. Namun, ada tanda tanya besar: mengapa sebagian besar proyek energi hijau baru berjalan setelah 2030?

Baca Juga: Trump Klaim Alami 3 Sabotase di Sidang PBB, Desak Investigasi hingga Libatkan Secret Service

Pembangunan yang Berat di Akhir Dekade

PLN membagi target pembangunan pembangkit ke dalam dua fase. Pada periode 2025–2029, kapasitas tambahan hanya 27,9 GW. Sementara itu, pada 2030–2034 target melonjak menjadi 41,6 GW.

Artinya, mayoritas energi terbarukan baru benar-benar masuk sistem kelistrikan setelah awal dekade 2030-an.

Kritik pun bermunculan. Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) menilai rencana ini masih “ramah fosil”. Hingga 2034, pembangkit listrik berbahan batu bara dan gas justru diproyeksikan naik lebih dari 40 persen dibanding 2024, ditambah masuknya 16,6 GW pembangkit fosil baru.

Baca Juga: Patrick Kluivert Coret Marselino di Round 4 Kualifikasi Piala Dunia, Ole Romeny Justru Dapat Kesempatan Usai Pulih Cedera

Ambisi JETP yang Belum Jalan

Pemerintah sebelumnya telah menggaungkan Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai US$ 20 miliar (Rp 320 triliun). Kesepakatan itu berisi janji puncak emisi sektor listrik pada 2030 dengan target bauran energi terbarukan 44 persen.

Namun, realisasinya belum jelas. Skema hibah terlalu kecil, pinjaman belum menarik, dan negosiasi pensiun dini PLTU seperti Cirebon-1 di Jawa Barat masih mandek.

“Kalau dana JETP saja belum jelas, bagaimana bisa yakin lonjakan energi bersih benar-benar terjadi tepat waktu?” kata Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR).

Baca Juga: KPK Sebut Ustaz Khalid Basalamah Paling Tahu Oknum Kemenag dalam Kasus Korupsi Kuota Haji 2024