3. Kritik dari Tokoh dan Lembaga Negara
Jangan kira kritik ini hanya datang dari pengamat jalanan. Tokoh sekaliber Kwik Kian Gie (Menko Ekuin kala itu) menolak memberikan Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada obligor BLBI, karena melihat adanya potensi kerugian negara dalam proses bailout dan restrukturisasi perbankan.
Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam audit rekap perbankan juga pernah menyinggung adanya indikasi kerugian negara dari skema obligasi rekap.
Artinya, keraguan soal “murahnya” harga jual BCA bukan isapan jempol belaka.
4. Kenapa Wajar Ditinjau Ulang?
Banyak yang langsung ketakutan: kalau isu ini dibuka, stabilitas perbankan bisa goyah. Padahal, sebenarnya tidak harus begitu.
Meninjau ulang bailout bukan berarti merampas bank yang kini sehat. Tapi lebih pada audit keadilan:
Apakah negara benar-benar dirugikan?
Apakah ada rekayasa atau konflik kepentingan dalam penjualan saham?
Bagaimana mekanisme koreksi bisa dilakukan tanpa mengganggu investor publik yang kini memegang saham BBCA?
Negara lain juga pernah melakukan audit serupa. Korea Selatan, misalnya, mengevaluasi penjualan aset bank pasca krisis Asia. Jadi, ini bukan hal tabu.
5. Kenapa Disebut Sesat?
Media yang menyebut ide pengambilalihan saham BCA sebagai sesat mungkin punya beberapa alasan:
Menjaga kepercayaan pasar (investor takut jika negara dianggap bisa “merampas” aset swasta).
Artikel Terkait
Optimalkan Layanan Perbankan dan Tata Kelola Yang Baik Jadi Fondasi Bagi Resiliensi Kinerja
Waspadai Smishing, BRI Himbau Nasabah Jaga Kerahasiaan Data Transaksi Perbankan
Meningkat di Triwulan I 2025 , Green Financing BRI Terus Tumbuh di Tengah Transformasi Hijau Industri Perbankan
Cek Suku Bunga KPR 2025 dari BTN, BNI, Mandiri, BCA, hingga Bank Mega
Beasiswa BCA PPBP dan PPTI 2026 Masih Buka, Gratis Biaya Kuliah, Uang Saku dan Kesempatan Kerja!
Bailout BCA: Warisan Krisis, Misteri Saham Murah, dan Pertanyaan yang Belum Terjawab