TITIKTEMU.CO - Kartu kuning untuk Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menjadi simbol protes warga Blora terhadap kondisi jalan rusak di ruas Randublatung–Cepu. Aksi ini mencerminkan kekecewaan mendalam masyarakat yang merasa diabaikan oleh pemerintah terkait infrastruktur yang vital bagi kehidupan mereka.
Aksi protes warga Blora ini dipicu oleh pernyataan kontroversial Gubernur yang dinilai tidak berempati terhadap kebutuhan masyarakat. TITIKTEMU dikutip dari akun IG Bojonegoro TV akan membahas lebih lanjut mengenai latar belakang aksi protes ini dan respons pemerintah terhadap keluhan warga.
Kronologi Aksi Protes Warga Blora
Aksi protes dimulai pada Minggu, 31 Mei 2026, ketika warga menggelar aksi tanam pohon pisang di jalan provinsi Randublatung–Cepu. Mereka menanam puluhan pohon pisang di kubangan jalan yang rusak parah sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kondisi infrastruktur yang ada.
Simbol kartu kuning juga turut dibentangkan oleh warga dengan tulisan "KARTU KUNING GUB JTG". Tindakan ini merupakan peringatan keras kepada Pemprov Jawa Tengah yang dianggap mengabaikan perhatian terhadap infrastruktur di Blora Selatan.
Pernyataan Kontroversial Gubernur
Protes warga semakin memuncak setelah potongan video Rembug Pembangunan Jawa Tengah viral di media sosial. Dalam video tersebut, Wakil Bupati Blora menyampaikan keluhan dari masyarakat, namun Gubernur Ahmad Luthfi merespons bahwa pembangunan jalan tersebut tidak dianggap menguntungkan dan biayanya terlalu besar.
Pernyataan tersebut memicu kemarahan warga karena jalur Randublatung–Cepu merupakan urat nadi logistik dan pendidikan bagi masyarakat setempat. Mereka merasa bahwa perhatian pemerintah terhadap infrastruktur sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Respons Pemerintah Provinsi
Menanggapi gelombang protes yang meluas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera memberikan klarifikasi dan langkah konkret. Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya (DPUBMCK) Jateng mengungkapkan bahwa jalan Randublatung–Cepu sudah masuk dalam rencana pembangunan tahun anggaran 2026 dan saat ini sedang dalam tahap lelang.
Pemprov Jateng juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,2 miliar untuk perbaikan permanen ruas jalan tersebut. Langkah ini diharapkan dapat menjawab keluhan masyarakat sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur yang vital.
Pengusulan Program Inpres Jalan Daerah
Selain itu, Pemprov juga mengusulkan tiga ruas jalan provinsi lain di Kabupaten Blora agar mendapatkan bantuan pusat melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD). Ruas jalan yang diusulkan meliputi Singget–Doplang–Cepu, Kunduran–Ngawen, dan Todanan–Ngawen.
Usulan ini menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur di wilayah tersebut. Masyarakat berharap agar pengusulan ini dapat segera terealisasi demi kelancaran transportasi dan aktivitas ekonomi di Blora.