Bicara Soal Jual Beli Jabatan, Bupati Sragen Tegaskan Berani Nitip Langsung Dicoret

TITIKTEMU.CO,  SRAGEN - Bupati Sragen, dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati menjadi salah satu narasumber Webinar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. webminar mengambil tema "Jual Beli Jabatan : Kenapa dan Bagaimana Solusinya?" pada Kamis, (16/9/2021).

Webinar dibuka Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo, sekaligus sebagai Keynote Speech bersama Ketua KPK, Firli Bahuri. Bertindak sebagai moderator Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, Pahala Nainggolan.

Bupati Yuni selaku nara sumber bersama Bupati Indramayu, Nina Agustina, Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, Bupati Luwu Utara, Indrah Putri Indriani dan Walikota Tanjungpinang, Rahma, masing-masing ditanya pendapatnya terkait jual beli jabatan,yang rentan dilakukan pimpinan daerah.

Baca Juga: Kasus Pencemaran Limbah Bengawan Solo, Polisi Akhirnya Tetapkan 2 Tersangka

Bupati Yuni menegaskan, menjadi pemimpin, harus diniatkan mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara. Hal itu dianggap penting untuk mencegah tindakan korupsi, termasuk jual beli jabatan.

"Memang, beberapa rekan Bupati/Walikota ada yang tertangkap karena suap jabatan, tapi perlu diingat ada 542 Bupati/Walikota di Indonesia dan saya yakin sebagian besar masih punya integritas serta ketulusan mengabdi untuk daerah dan masyarakatnya," ujarnya.

Disampaikannya, sejak awal menjabat (tahun 2016 - 2021) hingga periode kedua (2021-2026), Yuni mengaku komitmen menjaga profesionalitas, karena niat utamanya adalah membangun Sragen dan SDM nya lebih baik lagi.

"Semuanya diawali dari niat pribadi bahwa memimpin daerah adalah untuk mengabdi kepada masyarakat bukan mencari kekayaan pribadi. Sampai hari ini, Alhamdulillah saya nyaman dengan teman-teman ASN Sragen karena mereka sudah tau bagaimana integritas dan kredibilitas saya," ungkap Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati.

Baca Juga: Vaksin Merah Putih Akan Dijual Rp 71.000 Tahun 2022. DPR Berpesan Vaksin Untuk Rakyat Harus Tetap Gratis!

Bupati Yuni juga tidak menampik banyak yang melobby-nya, meminta jabatan di pemerintahan. Namun, dia selalu tegaskan soal komitmen dan independensi dalam mengambil sebuah keputusan. Termasuk saat melaksanakan lelang jabatan atau open bidding.

"Ada yang berani titip, saya coret. Akhirnya sekarang terbentuk sistem itu, tidak ada lagi ASN yang minta kedudukan jabatan," tegas Bupati.

Menurutnya, jika manajemen ASN dipedomani, praktik jual beli jabatan juga tidak akan terjadi. Sistem manajemen ASN kata Yuni, memang penting, tapi sebagus apapun sistem nya pasti tidak bisa sempurna.