Terlebih apabila ditemukan dugaan adanya korporasi yang memerintahkan masyarakat atau pihak tertentu untuk membakar lahan.
“Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta Polisi, Kejaksaan selidiki, Intelligence selidiki,” tegas Prabowo.
Presiden meminta setiap informasi terkait dugaan keterlibatan korporasi segera ditindaklanjuti. Ia bahkan menyatakan pemerintah tidak akan ragu mencabut izin perusahaan apabila terdapat indikasi keterlibatan dalam pembakaran lahan.
“Kalau ada indikasi laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apa pun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya,” ujar Prabowo.
Baca Juga: Prabowo Turun Langsung Tangani Karhutla Kalimantan, TNI-Polri Dikerahkan ke 4 Provinsi
Prabowo: Saya Tidak Main-Main soal Karhutla
Prabowo menegaskan penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api ketika kebakaran sudah terjadi.
Pemerintah juga harus mengusut pihak yang diduga berada di balik praktik pembakaran secara sengaja. Dengan begitu, penanganan karhutla tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga menyasar sumber masalah.
“Seluruh izin korporasi itu, kita cabut. Saya tidak main-main,” tegasnya.
Dalam upaya penegakan hukum, Prabowo menilai kepolisian memiliki peran penting untuk memastikan setiap dugaan pelanggaran ditangani secara serius.
Baca Juga: Prabowo Perintahkan 306 Sumur Bor Dibangun di Sekitar Hotspot Riau, Jangan Tunggu Kebakaran
Ia meminta aparat tidak hanya melakukan penanganan di lokasi kebakaran, tetapi juga mencari pihak yang menjadi penyebab maupun yang diduga mengarahkan terjadinya pembakaran.
“Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peranan yang sangat penting,” ujar Prabowo.
Pemerintah pun didorong memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, kelompok masyarakat, dan aparat penegak hukum untuk mencegah sekaligus menindak praktik pembakaran hutan dan lahan di Riau.***