TITIKTEMU.CO - Masalah truk ODOL (Over Dimension Over Load) seperti tidak pernah benar-benar selesai.
Di satu sisi, truk besar dibutuhkan untuk mengangkut material tambang, logistik, hingga kebutuhan pembangunan.
Namun di sisi lain, ketika muatan melebihi batas, dampaknya langsung terasa: jalan cepat rusak, biaya perbaikan membengkak, dan masyarakat jadi korban paling awal.
Itulah yang membuat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) geram.
Ia menegaskan bahwa jika truk ODOL masih bebas melintas di jalan provinsi, maka Pemprov Jabar bisa memilih tidak lagi menganggarkan perbaikan jalan.
Bukan karena tidak peduli, tetapi karena dianggap hanya akan menjadi pemborosan anggaran jika kerusakan terus diulang oleh pelanggaran yang sama.
Pernyataan itu terdengar tegas, bahkan “keras”. Tapi kalau dilihat dari realitas di lapangan, kemarahan tersebut bisa dimengerti.
Bayangkan sebuah jalan baru selesai diperbaiki, lalu beberapa bulan kemudian berlubang lagi karena dilindas truk bermuatan berlebih. Uang rakyat habis, tapi hasilnya tidak bertahan lama.
Baca Juga: Purbaya Putar Haluan di Pajak: 70 Pejabat Digeser ke Tempat Sepi, Sinyal Reformasi Nggak Main-main
Jalan Rusak Bukan Sekadar Masalah Aspal
Banyak orang mengira jalan rusak hanya soal kenyamanan berkendara. Padahal dampaknya jauh lebih luas.
Jalan berlubang meningkatkan risiko kecelakaan, memperlambat distribusi barang, dan membuat ongkos transportasi naik. Ujungnya?
Harga kebutuhan pokok bisa ikut terdorong.
Lebih dari itu, kerusakan jalan juga menambah beban pengendara.
Motor cepat aus, ban lebih sering bocor, shockbreaker rusak, dan waktu tempuh makin panjang.
Bagi pekerja harian, keterlambatan bisa berarti potongan upah.