Dengan penandatanganan itu, Indonesia secara resmi masuk ke dalam struktur kerja sama internasional yang diprakarsai mantan Presiden AS, Donald Trump.
Dewan Perdamaian ini menjadi bagian dari agenda internasional bertajuk Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict (20-Point Roadmap).
Inisiatif tersebut juga sudah mendapatkan dukungan melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025).
Resolusi itu sekaligus menyinggung pembentukan struktur pemerintahan Gaza yang bersifat teknokratis dan non-politis lewat National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).
Baca Juga: Ketika Membela Istri Malah Jadi Tersangka: Kisah Hogi Minaya yang Akhirnya Dapat Keadilan
Menlu Sugiono: Ini Iuran Sukarela, Bukan Biaya Keanggotaan
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia ikut berkontribusi dalam bentuk iuran sukarela. Ia menyampaikan hal itu setelah rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa, 27 Januari 2026.
Menurut Sugiono, iuran yang diminta kepada Indonesia dan negara lain bukanlah biaya wajib untuk menjadi anggota, melainkan dukungan dana untuk membantu penyelesaian masalah di Gaza.
Dengan kata lain, Indonesia tidak “membayar tiket masuk”, tetapi ikut menyumbang dalam upaya pemulihan dan pembangunan kembali wilayah yang terdampak konflik.
Fokus Utama Iuran: Rekonstruksi Gaza dan Palestina
Sugiono menjelaskan alasan utama kontribusi itu: rekonstruksi butuh dana besar, dan dana tersebut harus berasal dari kontribusi berbagai negara yang terlibat.
Logikanya sederhana: jika dunia internasional sepakat ingin konflik mereda dan Gaza dibangun kembali, maka perlu ada sumber dana yang jelas untuk mendukung proses tersebut.
Karena itulah iuran ini diposisikan sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar formalitas diplomasi.
Saat ini, Indonesia memang sudah menyatakan ikut berpartisipasi membayar iuran Dewan Perdamaian. Namun soal sumber dana, pemerintah belum mengetok keputusan final.
Pernyataan Menkeu Purbaya memberi sinyal kuat bahwa APBN berpotensi menjadi sumber utama. Tetapi tetap, semua akan bergantung pada arahan Presiden dan pembahasan lanjutan di level pemerintah.***