TITIKTEMU.CO – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku terkejut setelah mengetahui TNI Angkatan Darat (AD) harus menanggung utang demi mempercepat perbaikan infrastruktur di wilayah terdampak bencana. Selama ini, Kementerian Keuangan mengira proses pencairan dana berjalan lancar melalui satu pintu koordinasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat merespons keluhan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak terkait kendala pendanaan pembangunan jembatan darurat pascabencana di wilayah Sumatra.
“Peran Menteri Keuangan sebenarnya di belakang. Kami membayar jika sudah ada tagihan,” ujar Purbaya dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terdampak, Selasa (30/12/2025).
Baca Juga: Resmi Jadi ASN, Pemkab Bondowoso Angkat 4.502 PPPK Paruh Waktu Formasi 2025
Purbaya mengungkapkan bahwa ia baru mengetahui adanya tunggakan biaya pembangunan jembatan saat duduk berdampingan dengan Maruli dalam rapat tersebut. Ia pun sempat melontarkan candaan terkait kondisi tersebut.
“Selama ini kami mengira semuanya lewat satu pintu BNPB dan berjalan lancar. Baru tahu ternyata sebelah saya ini punya banyak utang,” kata Purbaya yang disambut tawa peserta rapat.
Candaan berlanjut ketika Purbaya menyinggung soal jaminan atas utang proyek jembatan tersebut.
“Kalau berutang bangun jembatan, jaminannya apa?” tanya Purbaya.
“Ya tentara, Pak,” jawab Maruli singkat yang kembali memancing gelak tawa.
Baca Juga: BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi Hingga 4 Meter, Waspada di Sejumlah Perairan Indonesia
Di balik suasana santai tersebut, Maruli memaparkan kondisi di lapangan. Ia menyebut banyak penanganan infrastruktur pascabencana, khususnya di Aceh dan Sumatra Utara, dilakukan secara swadaya oleh personel TNI AD.
Maruli juga mengakui pihaknya masih menghadapi kesulitan memahami mekanisme birokrasi dan sistem keuangan dalam situasi darurat bencana.
“Hingga saat ini kami belum benar-benar paham sistem keuangannya. Semua masih swadaya. Mungkin sampai pertengahan bulan depan masih bisa bertahan, setelah itu ya harus korek-korek lagi,” ungkapnya.
Ia menambahkan, TNI AD bahkan telah memborong jembatan armco langsung dari pabrik dalam tiga tahap pengerjaan demi mempercepat pemulihan akses transportasi masyarakat. Namun, sebagian pengadaan tersebut masih berstatus utang kepada pihak pabrik.