Transisi Darurat ke Pemulihan
Dengan mulai membaiknya situasi di sejumlah wilayah, beberapa pemerintah daerah mulai menetapkan status transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan.
Di Provinsi Aceh, enam kabupaten dan kota t resmi memasuki fase pemulihan, yakni Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Subulussalam, Langsa, Aceh Singkil, dan Lhokseumawe. Aceh Besar masih menunggu pengesahan.
Di Sumatra Utara, Deli Serdang, Langkat, Mandailing Natal, Sibolga, Padang Sidempuan, dan Batubara sudah lebih dulu menetapkan fase pemulihan. Sedangkan Kota Binjai dan Tebing Tinggi masih dalam proses.
Untuk Sumatra Barat, status transisi sudah berlaku di Padang Panjang, Pasaman, Solok, Padang Pariaman, Pariaman, Pesisir Selatan, serta Kota Padang. Kabupaten Lima Puluh Kota masih dalam proses.
Baca Juga: Kaleidoskop Bencana 2025: Banjir Mengalir sampai Jauh
Jalan Nasional Pulih
Dari sisi infrastruktur, BNPB mencatat progres signifikan dalam pemulihan akses transportasi. Jalan nasional di Sumatra Utara dan Sumatra Baratsudah berfungsi normal.
Sementara di Aceh, pembersihan dan perbaikan akses jalan menunjukkan perkembangan positif. Untuk koridor lintas timur Aceh, seluruh jalan dan jembatan yang sudah kembali berfungsi.
Salah satunya adalah Jembatan Krueng Tingkem yang mulai dapat dilalui kembali per Sabtu 27 Desember 2025. Kondisi serupa juga terjadi di koridor lintas barat.
Baca Juga: Kaleidoskop 2025: Tahun Penuh Gejolak, dari Tumbler Tuku hingga Bencana Sumatera
Meski demikian, BNPB menyebut masih terdapat pekerjaan perbaikan di jalur lintas tengah dan koridor penghubung antarwilayah.
Pemerintah pusat bersama Kementerian Pekerjaan Umum terus mempercepat proses rehabilitasi agar mobilitas warga dan distribusi logistik dapat berjalan lancar.
“Ini merupakan progres yang signifikan. Sesuai target Kementerian PU, per 27 Desember lintas timur dan lintas barat sudah fungsional,” kata Abdul.
BNPB memastikan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, dengan tetap memprioritaskan keselamatan warga, pemulihan infrastruktur, dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi.***