Berdasarkan perhitungan Kementerian Ketenagakerjaan bersama BPS dan Dewan Ekonomi Nasional, simulasi UMP 2026 menunjukkan hasil yang beragam.
Aceh, dengan KHL Rp3,65 juta, inflasi 4,45 persen, dan pertumbuhan ekonomi 4,50 persen, mengalami kenaikan UMP antara 6,70 hingga 8,50 persen, tergantung indeks alfa yang digunakan.
Maluku Utara mencatat lonjakan tertinggi. Pertumbuhan ekonomi daerah ini mencapai 33,19 persen secara tahunan, meski mengalami deflasi 0,17 persen.
Dengan alfa 0,5, UMP diproyeksikan naik 16,43 persen, dan bisa menembus hampir 30 persen jika alfa berada di batas atas.
Sebaliknya, Papua Tengah menghadapi situasi sulit. Pertumbuhan ekonominya terkontraksi hingga 15,14 persen, inflasi 2,28 persen. Dalam simulasi, kenaikan UMP nyaris stagnan, hanya berkisar 2,28 persen.
DKI Jakarta, dengan KHL tertinggi nasional sebesar Rp5,89 juta, berpotensi mencatat kenaikan UMP antara 4,91 hingga 6,93 persen.
Angka ini dinilai masih jauh dari ekspektasi buruh ibu kota. Sementara itu, Jawa Tengah justru memiliki ruang kenaikan relatif lebih besar, yakni antara 5,23 hingga 7,29 persen.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan 100 Ribu Kuota Magang Bergaji UMP untuk Fresh Graduate, Begini Rinciannya
Tak Ada UMP Turun, Tapi Kritik Menguat
Pemerintah memastikan tidak ada skenario penurunan UMP pada 2026. Daerah dengan pertumbuhan ekonomi negatif tetap dapat mengandalkan inflasi sebagai dasar kenaikan.
Dewan Pengupahan Daerah diberi ruang diskresi untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi setempat.
Namun, kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak. Serikat buruh khawatir kepala daerah memilih batas bawah indeks alfa.
KSPI menilai PP Pengupahan tidak dibahas secara mendalam bersama pekerja dan definisi KHL belum sepenuhnya sejalan dengan putusan MK.
Di sisi lain, pengusaha melalui Apindo menilai rentang alfa terlalu tinggi dan berpotensi membebani dunia usaha. Mereka mengusulkan alfa maksimal 0,5 demi menjaga keberlanjutan usaha dan penciptaan lapangan kerja formal.
Ekonom menilai formula baru ini memang lebih mendekati standar KHL, tapi belum menyentuh persoalan produktivitas dan kualitas tenaga kerja.