Lukas menjelaskan bahwa Bonjowi meminta dokumen-dokumen tersebut bukan untuk menyudutkan Jokowi.
Baca Juga: Semeru Masih Gelisah: Asap 1.000 Meter, 36 Gempa, dan Warga Diminta Menjauh
Justru sebaliknya, katanya, dokumen itu bisa menjadi alat pembuktian bahwa proses pendidikan Jokowi sah dan sesuai aturan.
“Kalau dokumen itu diberikan dan semuanya valid, kita justru bisa memvindikasi Jokowi sejak awal,” ujarnya menegaskan.
Ia menambahkan bahwa yang ingin Bonjowi tahu hanyalah bagaimana proses akademik Jokowi berjalan dan apakah semuanya mengikuti alur yang seharusnya.
Baca Juga: Trending! Drama China Love on the Turquoise Land Sampai Bikin Server Down
Respons UGM: Jawaban ‘Template’ dari Setiap Permintaan
Lukas menyayangkan seluruh permintaan dokumen ditolak UGM.
“Dari 20 dokumen, semuanya dijawab tidak punya, tidak menguasai, atau tidak tersedia. Polanya sama, seperti jawaban template,” katanya.
UGM sendiri akhirnya angkat bicara terkait alasan mereka tidak bisa membuka dokumen tersebut.
Perwakilan kampus mengatakan bahwa sebagian dokumen menjadi bagian dari proses penyidikan aparat penegak hukum sehingga tidak bisa dibuka untuk umum.
“Kami sudah mencoba memberikan yang bisa diberikan. Namun yang masuk ranah penyidikan, terpaksa kami tutup,” ujar perwakilan UGM dalam sidang KIP.***