Mahfud juga menyoroti posisi Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam polemik ijazah Presiden Jokowi.
Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, UGM hanya perlu memberikan konfirmasi administratif bahwa universitas memang pernah mengeluarkan ijazah resmi atas nama Joko Widodo.
“UGM cukup menjelaskan bahwa pada tahun 1985 telah mengeluarkan ijazah resmi atas nama Joko Widodo, titik,” ujar Mahfud.
“Tidak perlu ikut menjelaskan yang diributkan di luar itu asli atau tidak.”
Mahfud menilai, sikap UGM untuk tidak terlibat dalam perdebatan publik adalah langkah tepat baik secara hukum maupun etika kelembagaan.
Seruan Menegakkan Prosedur Hukum yang Berkeadilan
Mahfud menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus proporsional dan berkeadilan, tanpa mengesampingkan hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat.
Menurutnya, aparat penegak hukum harus berhati-hati agar tidak menetapkan seseorang bersalah sebelum unsur pokok perkara — dalam hal ini keaslian ijazah — terbukti secara sah.
“Pembuktian keaslian ijazah menjadi kunci utama sebelum kasus dugaan pencemaran nama baik bisa dinilai secara hukum,” tegasnya.
Dengan demikian, Mahfud menilai kasus Roy Suryo seharusnya ditangani berdasarkan prinsip due process of law, di mana fakta utama harus dipastikan terlebih dahulu sebelum menentukan ada tidaknya unsur pidana.
Mahfud MD menilai penanganan kasus Roy Suryo perlu mengedepankan asas keadilan dan pembuktian hukum yang objektif. Ia menegaskan bahwa hakim, bukan polisi, yang berwenang menentukan keaslian dokumen, dan pembuktian substansial harus didahulukan sebelum pemidanaan.***