Struktur ini menunjukkan integrasi perusahaan dalam lingkar keluarga yang menguatkan pengaruhnya di sektor tambang.
Baca Juga: Purbaya Yudhi Sadewa Tegaskan Akurasi Data Keuangan dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Dampak Sosial dan Lingkungan
Operasional tambang keluarga gubernur tidak hanya menggerakkan ekonomi, tetapi juga menimbulkan dampak ekologis serius.
Deforestasi di Pulau Obi, pencemaran air di Halmahera Selatan, krisis air bersih, hingga konflik masyarakat di Pulau Gebe menjadi bagian dari dampak aktivitas ekstraktif ini.
Melky menekankan bahwa rangkap jabatan kepala daerah sebagai pejabat publik sekaligus pemilik perusahaan swasta berisiko melanggar hukum dan merusak kepercayaan publik.
Pengawasan Lemah, Risiko Tinggi
Hasil investigasi menunjukkan bahwa pengawasan terhadap operasi perusahaan milik pejabat publik sangat minim.
Penerbitan izin kerap dilakukan tanpa prosedur lengkap, masuk sistem MODI tanpa lelang, serta izin PPKH belum lengkap.
Potensi kehilangan penerimaan negara dan pelanggaran regulasi pun menjadi ancaman nyata.
Politik dan Bisnis Berpelukan?
Kasus ini memperlihatkan bagaimana kekuatan politik dan bisnis keluarga bisa saling menguatkan, namun di sisi lain menimbulkan risiko hukum, sosial, dan lingkungan.
Masyarakat dan lembaga pengawas kini menunggu langkah nyata untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam di Maluku Utara.***