Pernyataan Mahfud tersebut mendapat tanggapan dari Ketua KPK Setyo Budiyanto.
Menurutnya, KPK bekerja berdasarkan prosedur dan membutuhkan dasar yang jelas sebelum turun menyelidiki sebuah kasus.
“Kalau Pak Mahfud punya informasi atau data, kami harap bisa disampaikan secara resmi. Kami tindak lanjuti sepanjang ada bukti pendukung,” ujar Setyo pada 16 Agustus 2025 lalu.
Dukungan serupa datang dari Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Ia menegaskan bahwa siapa pun yang memiliki informasi terkait tindak pidana korupsi dipersilakan melapor melalui kanal resmi pengaduan.
“KPK mempelajari setiap laporan. Semua akan dianalisis lebih dulu apakah mengandung unsur tindak pidana korupsi atau tidak,” ucapnya di Gedung Merah Putih KPK pada 16 Oktober 2025.
Baca Juga: Pertamina Segera Umumkan Kerja Sama Impor BBM dengan SPBU Swasta, Keputusan Diumumkan Malam Ini
Tuduhan Mark Up Anggaran Menggema
Kontroversi ini bermula dari pernyataan Mahfud MD melalui kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025.
Dalam video tersebut, ia membandingkan biaya pembangunan Whoosh dengan proyek kereta cepat di China.
Menurutnya, terdapat lonjakan biaya yang tidak masuk akal. “Di China, pembangunan rel kereta cepat satu kilometer hanya 17–18 juta dolar AS. Sementara di Indonesia, biayanya sampai 52 juta dolar AS per kilometer,” ungkap Mahfud.
Ia menegaskan bahwa perbedaan hingga tiga kali lipat ini menunjukkan adanya indikasi mark up.
“Uangnya mengalir ke mana? Siapa yang bermain? Itu yang harus diteliti,” tegasnya.
Baca Juga: Wamenkes Baru Ditugaskan Kawal Program Makan Bergizi Gratis, Fokus Tekan Masalah Kesehatan Nasional
Publik Menunggu Kejelasan
Pernyataan Mahfud menuai dukungan dari sejumlah pihak yang menilai proyek Whoosh terlalu membebani keuangan negara karena dibiayai utang luar negeri.