TITIKTEMU.CO - Promedia Teknologi Indonesia (PTI) kembali menggelar Mediapreneur Talks 2025 sebagai bagian dari roadshow nasional bertajuk Journalism 360: Jurnalisme Berkualitas dan Berkelanjutan. Kali ini, acara berlangsung di Hotel Santika Premiere Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis, 25 September 2025.
Surabaya menjadi kota kelima dari enam rangkaian roadshow setelah sebelumnya hadir di Semarang, Palembang, Medan, dan Tangerang. Acara ini mendapat dukungan sponsor dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk.
Baca Juga: Polemik Stok BBM di SPBU Swasta: Monopoli Pertamina atau Kolaborasi Darurat?
Fokus pada Bisnis Media dan Transformasi Digital
Mediapreneur Talks Surabaya menghadirkan tiga topik utama, yaitu:
- Model bisnis media berkelanjutan, dipaparkan CEO Promedia, Agus Sulistriyono.
- Tren periklanan digital, disampaikan CEO ProPS, Ilona Juwita.
- Pengembangan jurnalisme berkualitas, dijelaskan oleh Anggota Komite Publisher Right (KTP2JB), Dr. Guntur Syahputra Saragih.
Tujuan utama acara ini adalah mendorong insan pers, content creator, dan pemilik media untuk memperkuat bisnis media di tengah tantangan era digital.
Promedia Tekankan Kolaborasi dan Economic Sharing
CEO Promedia, Agus Sulistriyono, menegaskan pentingnya kolaborasi antar pengusaha media agar mampu menjaga sekaligus meningkatkan kekuatan brand.
Baca Juga: RUPTL 2025–2034: Janji Hijau PLN yang Masih Tertunda, Batu Bara Masih Mendominasi
“Bisnis informasi tidak akan mati, hanya mediumnya yang berganti. Promedia hadir memberi dukungan teknologi, pelatihan, strategi, hingga monetisasi dengan konsep economic sharing,” ungkap Agus.
Ia mengajak jurnalis dan pemilik media di Surabaya untuk bersama-sama memperluas platform digital sekaligus meningkatkan pendapatan.
KTP2JB: Media Butuh Insentif Pajak
Sementara itu, Dr. Guntur Syahputra Saragih menyoroti belum adanya insentif khusus bagi industri media, berbeda dengan sektor transportasi online atau pariwisata.
Menurutnya, media justru memiliki peran vital sebagai penyampai informasi publik, sehingga layak mendapat perhatian berupa keringanan pajak maupun dukungan fiskal lain di tahun-tahun mendatang.