TITIKTEMU.CO - Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, menyampaikan kritik pedas terkait ketimpangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Ia menyoroti sejumlah dugaan megakorupsi yang terkesan dibiarkan, sementara tokoh-tokoh politik tertentu justru dikriminalisasi.
Pernyataan ini ia sampaikan saat menanggapi proses hukum yang menjerat Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dan mantan Menteri Perdagangan, Thomas Lembong. Djarot menduga, kedua kasus tersebut sarat muatan politis dan merupakan bagian dari upaya membungkam pihak yang berseberangan.
"Siapa yang mengkritik dan berbeda pandangan, langsung dicari-cari kesalahannya. Begitu dapat, masuk penjara," ujar Djarot dalam pidatonya di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu, 27 Juli 2025.
Djarot menilai bahwa kriminalisasi terhadap Hasto dan Tom Lembong adalah contoh nyata dari ketidakadilan hukum. Ia menyinggung bahwa hal ini terjadi di tengah dugaan rekayasa konstitusi dan tekanan politik yang marak menjelang Pemilu 2024 lalu.
Ia lalu membandingkan kasus-kasus tersebut dengan dugaan korupsi bernilai besar yang hingga kini belum ditindak secara tegas oleh penegak hukum. Beberapa di antaranya adalah skandal minyak goreng, pengadaan pesawat jet, serta kasus infrastruktur dan Blok Medan di Sumatera Utara.
Baca Juga: Jokowi Singgung Polemik Ijazah Saat Reuni UGM: Kalau Saya Palsu, 88 Orang Juga Palsu
"Kasus minyak goreng lewat, kasus pesawat jet tidak jelas, korupsi infrastruktur dan Blok Medan di Sumut juga hilang arah," tegas Djarot.
Dengan gaya menyindir, ia mengibaratkan ketimpangan hukum tersebut seperti pepatah, “Gajah di pelupuk mata tak tampak, tapi kutu di seberang lautan terlihat.” Ia menyiratkan bahwa aparat penegak hukum terlalu fokus pada kasus kecil yang menyasar lawan politik, sementara kasus besar yang merugikan negara justru diabaikan.
Hingga kini, belum ada klarifikasi lebih lanjut dari Djarot mengenai apakah sindirannya itu ditujukan langsung kepada partai atau pihak tertentu.***