Selama ini, karena pengurus PBNU terikat khittah untuk tidak berpolitik praktis, mereka tidak bisa secara terang-terangan menggerakkan warga NU sehingga di setiap pemilihan legislatif suara nahdliyin tersebar di banyak partai politik.
“Padahal di luar struktur, PBNU bisa membentuk tim bersifat adhoc misalnya, yang bisa menjadi semacam mesin komando yang merencanakan strategi untuk mengajak pulang kandang warganya dałam satu komando PBNU,” ujarnya.
Baca Juga: Mencicipi Kupat Tahu Peturunan di Kutoarjo Yang Menyegarkan Tanpa Bumbu Kacang
Dodi menambahkan, struktur formal di NU memang berbentuk semacam federasi yang memiliki pemimpinnya di masing-masing pondok pesantren. Namun dengan “Mesin Komando” yang dibikin PBNU bukan tidak mungkin pondok-pondok pesantren maupun warga NU akan ikut dalam satu barisan bergerak memenangkan calon yang didukung PBNU.
Selain suara dari NU, ada faktor lain yang juga bisa menjadi panentu kemenangan yakni dukungan dari Presiden Joko Widodo. “Kalau magnet Presiden Jokowi itu sebagai presiden yang punya banyak atribut yang disukai pemilih dan sentimennya positif. Kalau NU punya basis massa besar, jadi dua-duanya baik NU dan Presiden Jokowi saya kira akan menentukan apalagi tambahan suara yang diperlukan hanya 5-7 persen,” ujar dosen departemen Sosiologi UGM ini.***