Daftar Tuntutan Demonstran Jakarta 25 Agustus 2025: Suara Rakyat untuk Perubahan

TITIKTEMU.CO - Pagi ini, Jakarta kembali menjadi saksi gelombang aksi demonstrasi besar-besaran yang berlangsung di depan Gedung DPR MPR RI, Senayan.

Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat turun ke jalan dengan membawa sejumlah tuntutan yang mencerminkan keresahan publik.

Isu utama yang diangkat adalah transparansi gaji anggota DPR RI dan desakan agar Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya.

Demonstrasi ini menjadi salah satu momen penting yang menggambarkan ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada keadilan.

Latar Belakang Demonstrasi: Tunjangan Rumah Rp50 Juta Jadi Pemicu

Aksi ini bermula dari wacana kenaikan tunjangan rumah bagi anggota DPR RI yang mencuat pada rapat tahunan MPR tanggal 15 Agustus 2025.

Meski Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menyatakan bahwa tidak ada kenaikan gaji pokok, tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan dianggap sebagai beban yang tidak masuk akal bagi rakyat.

Kebijakan ini memicu amarah publik, terutama di tengah kondisi ekonomi nasional yang masih penuh tantangan. Banyak yang menilai bahwa keputusan tersebut mencerminkan ketimpangan sosial yang semakin lebar.

Massa Bergerak: Semangat Perlawanan di Tengah Tekanan

Sejak pagi, massa yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, hingga masyarakat umum mulai berkumpul di sekitar Gedung DPR MPR RI.

Aparat kepolisian yang telah menyiagakan pasukan lengkap mencoba menghalau kerumunan dengan menutup akses jalan dan menggunakan water canon.

Namun, semangat perlawanan massa tetap membara. Mereka bertahan di lokasi sambil menyuarakan tuntutannya dengan lantang.

Tuntutan Demonstran: Suara Rakyat untuk Perubahan

Mengutip unggahan dari akun media sosial @gejayanmemanggil, berikut adalah poin-poin utama tuntutan demonstran pada aksi 25 Agustus 2025:

Mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatan.
Membubarkan Kabinet Merah Putih.
Membubarkan DPR RI.
Menolak RKUHAP yang dianggap merugikan masyarakat.
Menuntut transparansi mengenai gaji anggota DPR yang berasal dari uang rakyat.
Membatalkan kebijakan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan untuk anggota dewan.
Menggagalkan rencana kenaikan gaji DPR RI.
Menolak proyek penulisan sejarah Indonesia yang dianggap dipengaruhi oleh kepentingan politik.
Mendesak agar Fadli Zon diadili karena tidak mengakui adanya kasus pemerkosaan massal tahun 1998.

Aksi ini menjadi bukti nyata bahwa rakyat tidak tinggal diam melihat kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada mereka. Semangat perubahan terus digaungkan di tengah tekanan, menjadikan hari ini sebagai salah satu momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia.***