Purbaya menegaskan bahwa tanggung jawab pembayaran utang berada di tangan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) yang saat ini berada di bawah Danantara, holding BUMN yang membawahi proyek tersebut.
“KCIC itu di bawah Danantara. Mereka punya manajemen sendiri dan dividen yang besar, sekitar Rp80 triliun per tahun. Jadi seharusnya mereka bisa mengelola dari situ, bukan mengandalkan APBN,” ujar Purbaya dalam acara media gathering di Bogor, 10 Oktober 2025.
Dua Opsi Pembayaran Utang dari Pihak Danantara
Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengakui bahwa proyek Whoosh menanggung utang pembangunan sekitar Rp116 triliun. Ia pun menjelaskan dua opsi skema pembayaran yang tengah dipertimbangkan.
Pertama, penambahan penyertaan modal (equity) agar perusahaan bisa mandiri secara finansial. Kedua, penyerahan infrastruktur KCJB kepada pemerintah, mengikuti model pengelolaan transportasi publik pada umumnya.
“Kami sedang mengkaji dua opsi itu agar proyek ini tetap berkelanjutan dan tidak membebani keuangan negara,” ungkap Dony dalam konferensi pers di Jakarta, 9 Oktober 2025.
Hingga kini, pemerintah dan pihak terkait masih mengkaji langkah terbaik untuk menyelesaikan skema pembayaran utang proyek kereta cepat tersebut.
Proyek Whoosh menjadi simbol kerja sama strategis antara Indonesia dan China dalam bidang infrastruktur transportasi. Meski menghadapi tantangan utang besar, kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan proyek agar tetap memberi manfaat bagi masyarakat dan perekonomian nasional.***