TITIKTEMU.CO - Kasus Hendrik Irawan mendadak viral setelah video dirinya berjoget di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebar luas. Dalam video tersebut, ia mengklaim mendapatkan insentif Rp6 juta per hari dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan ini memicu beragam reaksi dari masyarakat, terutama karena dianggap tidak etis dan memancing kontroversi di media sosial.
Hendrik, yang merupakan salah satu mitra program MBG, kini harus menghadapi berbagai konsekuensi atas tindakannya. Mulai dari kecaman netizen hingga pencabutan izin operasional dapur SPPG miliknya oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi para pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam bersikap di media sosial.
Baca Juga: 5+ Cara Agar Yamaha Mio Sporty Lebih Bertenaga dan Tarikan Enteng untuk Harian
Klarifikasi Pendapatan Hendrik Irawan dari Program MBG
Setelah video tersebut viral, Hendrik memberikan klarifikasi terkait klaim insentif Rp6 juta per hari. Menurutnya, angka tersebut bukanlah keuntungan pribadi, melainkan dana operasional dari pemerintah untuk mendukung pengelolaan dapur SPPG. Dana itu digunakan untuk menutupi biaya investasi pembangunan dapur yang mencapai Rp3,5 miliar. Namun, klarifikasi ini tidak cukup meredam kritik publik yang sudah terlanjur kecewa.
Sanksi Tegas dari Badan Gizi Nasional
Badan Gizi Nasional (BGN) bertindak cepat dengan menjatuhkan sanksi tegas kepada Hendrik. Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menginstruksikan penghentian kemitraan dengan Hendrik dan menutup operasional dapur SPPG miliknya di Batujajar, Bandung Barat. Langkah ini diambil sebagai respons atas konten yang dinilai tidak etis dan tidak sesuai dengan semangat program MBG.
Alasan Penutupan Dapur SPPG Milik Hendrik
Selain karena konten yang dianggap pamer atau flexing, BGN juga menemukan sejumlah pelanggaran teknis di dapur milik Hendrik. Beberapa di antaranya adalah ketidaksesuaian layout dapur dengan standar operasional serta aktivitas tanpa alat pelindung diri yang terlihat dalam video joget tersebut. Hal ini dinilai dapat mencoreng citra program MBG yang bertujuan menyediakan makanan bergizi secara gratis.
Permohonan Maaf dan Langkah Hukum Hendrik Irawan
Menanggapi kegaduhan yang terjadi, Hendrik telah menyampaikan permohonan maaf kepada publik dan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaku menyesal atas aksinya yang memicu hujatan di media sosial. Selain itu, Hendrik juga mengambil langkah hukum dengan melaporkan dua akun media sosial ke Polres Cimahi. Kedua akun tersebut dituduh mengunggah ulang videonya tanpa izin dan memberikan komentar bernada penghinaan.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya menjaga etika dalam bermedia sosial, terutama bagi para pelaku usaha yang terlibat dalam program pemerintah. Kejadian ini juga menunjukkan bahwa transparansi dan profesionalisme sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program-program yang bertujuan mulia, seperti Makan Bergizi Gratis.***