“Beberapa waktu lalu Pak Presiden juga menyampaikan ide untuk memperpanjang jalur hingga Jakarta–Surabaya bahkan sampai Banyuwangi,” tambahnya.
Rencana ekspansi ini sejalan dengan visi pembangunan konektivitas antarkota di Pulau Jawa, guna mempercepat mobilitas manusia dan barang serta meningkatkan produktivitas ekonomi di kawasan yang dilalui jalur cepat tersebut.
APBN Disiapkan Sebagai Bagian Solusi Pembiayaan
AHY juga memberikan sinyal bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan berperan dalam skema restrukturisasi keuangan KCJB.
Pemerintah membuka kemungkinan untuk mengalokasikan sebagian dana APBN guna menjaga stabilitas keuangan proyek tanpa membebani fiskal negara secara berlebihan.
“Infrastruktur transportasi termasuk kereta cepat merupakan bagian dari tanggung jawab negara. Pemerintah akan hadir, baik melalui negosiasi maupun dukungan APBN dalam konsep pengembangannya,” jelas AHY.
Proyek KCJB Jadi Sorotan Akibat Krisis Pembiayaan
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung sejak awal memang menjadi sorotan publik karena membengkaknya biaya pembangunan dan meningkatnya beban keuangan konsorsium pelaksana.
Kini, pemerintah berupaya menemukan formula pembiayaan terbaik agar proyek tetap beroperasi optimal tanpa menimbulkan beban fiskal baru yang berat bagi negara.
Langkah restrukturisasi yang disiapkan diharapkan mampu menjadi titik balik pengelolaan proyek infrastruktur nasional yang lebih transparan dan berkelanjutan.***