ekonomi

Bailout BCA: Warisan Krisis, Misteri Saham Murah, dan Pertanyaan yang Belum Terjawab

Selasa, 19 Agustus 2025 | 21:00 WIB
Ilustrasi bailout atau pemberian bantuan keuangan ke perusahaan atau negara yang jika tidak dibantu akan mengalami kebangkrutan atau kegagalan. () (Unsplash.com/@Micheile)

TITIKTEMU.CO - Nama Bank Central Asia (BCA) kembali jadi bahan perbincangan panas.

Setelah beberapa media menyoroti wacana peninjauan ulang bailout dan penjualan saham 51 persen BCA, muncul label tajam: ide itu disebut “sesat”. Tapi benarkah sesat, atau ada yang sebenarnya ingin ditutupi? Berikut paparan ekonom Universitas Gadjah Mada Sasmito Hadinegoro, yang juga Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN)

Dari Krisis ke Dana Triliunan Rupiah

Kita mundur sejenak ke krisis moneter 1997-1998. Kala itu, banyak bank tumbang. Pemerintah turun tangan lewat program rekapitalisasi: menerbitkan obligasi rekap bernilai ratusan triliun rupiah.

Uang rakyat yang membebani APBN lewat bunga tahunan.

BCA, yang nyaris kolaps, termasuk penerima terbesar. Dari situ, BCA bangkit lagi, lalu tumbuh menjadi bank swasta paling menguntungkan di Indonesia dengan laba bersih lebih dari Rp50 triliun per tahun.

Baca Juga: LOWONGAN KERJA RS PKU Muhammadiyah Petanahan Terbaru Tahun 2025: Casemix, Staf Legal, dan Juru Masak: Ini Syaratnya!

Saham Rp5 Triliun, Kini Bernilai Rp685 Triliun

Yang bikin publik terbelalak adalah episode tahun 2001. Pemerintah menjual 51 persen saham BCA ke investor asing seharga sekitar Rp5 triliun.

Saham itu kemudian beralih ke Grup Djarum. Fast forward ke Agustus 2025, kapitalisasi pasar BCA menyentuh Rp1.344 triliun. Artinya, 51 persen saham kini setara lebih dari Rp685 triliun.

Pertanyaan pun muncul: apakah harga jual saat itu adil, mengingat BCA baru saja diselamatkan dengan obligasi rekap bernilai triliunan?

Baca Juga: Perbedaan Americano dan Long Black: Sama-sama Espresso Plus Air Panas, Tapi Tidak Sama!

Kritik, Laporan BPK, dan Tanda Tanya Publik

Tokoh-tokoh seperti Kwik Kian Gie sudah lama mengkritisi kebijakan ini.

Halaman:

Tags

Terkini