nasional

Gara-gara Kritik Bansos, Kades di Klaten Ini Viral Jadi Pembicara Nasional

Jumat, 13 Agustus 2021 | 10:00 WIB
Kepala Desa (Kades) Tijayan, Kabupaten Klaten, mendadak viral gara-gara mengritik distribusi bantuan sosial (bansos) di masa pandemi Covid-19. (Humas Pemprov Jateng)

TITIKTEMU.CO

Nama Joko Laksono, Kepala Desa (Kades) Tijayan, Kabupaten Klaten, mendadak viral gara-gara mengritik distribusi bantuan sosial (bansos) di masa pandemo Covid-19. Dia mengkritisi penyaluran bansos yang selama ini tidak tepat saran.

Alih-alih ditangkap pemerintah, Joko Laksono belakangan ini malah laris diundang sebagai pembicara seputar bansos di berbagai kegiatan kementrian.

Bermula dari obrolannya bersama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam acara ‘Rembug Desa’ secara virtual. Kepada Ganjar, Joko mengungkapkan banyak warganya yang kaya raya justru mendapatkan bantuan. Sementara yang miskin terlewatkan.

Padahal, menurut dia, data penerima bantuan sudah divalidasi dan diverifikasi berkali ulang kali. Namun, tetap saja nama-nama penerima bantuan merupakan data lama.

"Bansos ini bikin pusing pak, saya mau curhat. Saya mau jujur, tidak peduli kalau nanti dimarahi Bu Mensos Tri Rismaharini," katanya saat live Rembug Desa dengan Gubernur Jateng beberapa waktu lalu.

Sejak video diunggah ke media sosial, nama Joko Laksono langsung viral. Sejak itu pula Joko Laksono kerap diundang jadi pembicara yang membahas bantuan sosial.

“Pokoknya banyak yang mengundang. Ada dari Kementerian Sosial, dari program PKH, dinsos Kabupaten, Dinsos Provinsi dan lainnya. Nggak nyangka saya, kenapa jadi seperti ini," katanya, Kamis (12/8.2021).

Video Rembug Desa virtual Joko Laksono (Humas Pemprov Jateng)

Joko sendiri tak berharap sampai sejauh itu. Sebagai Kades, ia hanya ingin menyampaikan realita di lapangan.

"Sebenarnya saya hanya ingin menyampaikan apa yang ada di lapangan. Kan memang data BST banyak yang tidak sesuai," imbuhnya.

Sebagai Kades, Joko paham betul bahwa data bansos kerap amburadul. Di desanya, kata dia, ada seorang PNS yang mendapatkan bantuan. Padahal PNS itu sudah kaya dan tidak membutuhkan bantuan.

Saat diundang jadi pembicara di Kementerian Sosial, Joko menyampaikan terkait pentingnya validasi dan verifikasi data penerima bantuan. Dengan pengalaman dan fakta yang terjadi di lapangan, Joko mengingatkan bahwa validasi dan verifikasi penting dilakukan.

"Dan mereka (Kemensos) mengakui juga. Mereka berjanji akan memperbaiki dan meluncurkan hasil verivikasi dan validasi data pada 16 Agustus nanti. Kita tunggu saja, apakah datanya sudah berubah atau belum,” tambah dia.

Halaman:

Tags

Terkini