Bahkan, ia menyatakan bahwa negara siap mengambil alih penggilingan padi jika ada yang tidak mematuhi aturan tersebut.
"Dan kalau tidak mau, ya sudah, tutup saja, tidak usah bikin penggilingan padi. Saya ambil alih. Negara akan ambil alih penggilingan padi," tandasnya.
Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan kebijakan harga gabah, sekaligus sebagai peringatan kepada pengusaha penggilingan padi agar tidak melakukan praktik yang merugikan petani.
Baca Juga: Naik Maung Prabowo Inspeksi Mendadak Dapur Umum Makan Bergizi Gratis (MBG) di Rawamangun
Menuju Kedaulatan Pangan Indonesia
Prabowo menekankan bahwa kebijakan harga gabah ini bukan hanya tentang petani, tetapi juga tentang masa depan ketahanan pangan Indonesia.
Ia menegaskan bahwa keseimbangan antara petani, pengusaha, dan konsumen harus tetap terjaga, sehingga semua pihak mendapatkan manfaat yang adil.
> "Semua pihak hidup dengan baik, menang, menang, menang. Petani harus menang. Pengusaha harus menang. Konsumen harus juga menang. Indonesia akan menjadi negara sukses. Saya sangat yakin itu," ujarnya.
Baca Juga: Jika Ada Kendala untuk Dapatkan Diskon 50% Listrik Pascabayar, Begini Solusi dari PLN
Pangan adalah faktor utama dalam membangun kedaulatan nasional.
Jika petani tidak mendapat harga yang layak, mereka bisa kehilangan motivasi untuk menanam padi.
Akibatnya, produksi beras bisa menurun dan Indonesia semakin tergantung pada impor beras dari luar negeri.
Dengan kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa petani tetap produktif, harga beras stabil di pasaran, dan kedaulatan pangan Indonesia tetap terjaga.
Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Harga Gabah