Acara deklarasi ini juga menyoroti isu diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yang sering kali meningkat selama proses pemilu. Menteri PPPA, Arifah Fauzi, menegaskan pentingnya kerja sama lintas lembaga untuk menciptakan lingkungan pemilu yang aman bagi perempuan.
Baca Juga: Cara Membuat Facebook Reels VIRAL yang Menarik dan Berkualitas Tinggi
"Kami mengawasi bersama Bawaslu dan seluruh pihak terkait agar perempuan bisa memilih tanpa tekanan dan sesuai hati nurani mereka," ungkap Menteri Arifah.
Deklarasi ini bukan hanya sekadar simbolik, melainkan langkah nyata untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, baik sebagai pemilih maupun sebagai kandidat dalam pemilu.
Dalam hal ini, keterlibatan Bawaslu, Polri, dan berbagai organisasi internasional seperti UN Women menunjukkan komitmen besar pemerintah dan masyarakat sipil dalam menciptakan pemilu yang bebas dari diskriminasi gender.
Kolaborasi untuk Pemilu Damai
Acara ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh penting lainnya, termasuk Wakil Menteri PPPA RI, Ketua dan Anggota Bawaslu, Dirjen Polpum Kemendagri, serta Direktur PPA-PPO Polri.
Kolaborasi lintas sektor ini memperkuat pesan bahwa penyelenggaraan Pilkada 2024 membutuhkan peran aktif semua elemen masyarakat.
Baca Juga: Berbagai Ujian Hidup Masih Terus Melanda Kehidupan Rumah Tangga Syifa Hadju Dan Harris Vriza
Selain itu, partisipasi perwakilan organisasi masyarakat sipil dan internasional, seperti UN Women, menyoroti pentingnya perspektif global dalam mendukung inklusivitas pemilu di Indonesia.
Dengan adanya dukungan ini, diharapkan Pilkada 2024 dapat menjadi contoh bagaimana demokrasi dapat berjalan dengan damai dan menghormati kesetaraan gender.
Harapan untuk Masa Depan
Deklarasi ini menjadi langkah awal untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam pemilu sekaligus melawan segala bentuk diskriminasi yang menghambat hak-hak perempuan.