Sementara itu, Soeharjono, Wakil Presiden Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) dan Yayan Riyan, Ketua DPC K-Sarbumusi Kabupaten Tasikmalaya, yang mengikuti jalannya unjuk rasa membenarkan, akibat WC SPBU gratis, 5.000 orang kehilangan pekerjaan dan berdampak pula pada ekonomi 15.000 jiwa keluarga para pekerja toilet.
Baca Juga: Bocah yang Berlari Saat Gunung Merbabu Erupsi, Begini Sekarang Nasibnya
Karena itu, keduanya meminta pemerintah terutama Kementerian BUMN, untuk mengkaji kembali pernyataan Erick terkait toilet SPBU gratis tersebut.
Menurutnya, pemerintah harus mencarikan solusi bagi para pekerja toilet tersebut.
“Kalau WC gratis sudah menjadi kebijakan, maka harus ada solusi pekerjaan alternatif bagi para pekerja toilet, misalnya mempekerjakan mereka di Pertamina atau SPBU dengan status buruh”, ujar Soeharjono.
Karena Sarikat Pekerja Toilet Pom Bensin merupakan bagian dari Sarbumusi, maka Sarbumusi akan mengkomunikasikan keluhan para pekerja toilet ini kepada pemerintah pusat, terutama Kementerian BUMN dan Kementerian Tenaga Kerja.
Sebelumnya, Erick meminta PT. Pertamina (Persero) memperbaiki layanan fasilitas toilet di SPBU-SPBU yang berada di bawah Pertamina.
Pernyataan Erick itu, merupakan respon terhadap ramainya pembicaraan masyarakat beberapa waktu lalu, terkait pungutan sebesar Rp2.000 di toilet SPBU.
Baca Juga: Piala AFF Suzuki 2020: Indonesia Menang Telak 5-1 Atas Laos
Warga menilai tarif tersebut sebagai pungutan liar (pungli) dan tidak bersifat sukarela.
"Saya minta direksi Pertamina harus perbaiki, dan saya minta nanti seluruh kerja sama dengan Pom bensin swasta yang di bawah Pertamina, juga toiletnya enggak boleh bayar. Harus gratis," seperti dikutip dalam postingan akun Instagram resminya @erickthohir, Senin (22/11). ***