TITIKTEMU.CO - Film animasi lokal Merah Putih One for All tengah viral di media sosial. Warganet menuding produksi film ini menghabiskan biaya produksi hingga Rp6,7 miliar, namun hasil animasinya kurang memuaskan.
Isu lain menyebut anggaran berasal dari pemerintah, tepatnya Kemen Ekraf Menanggapi hal tersebut, produser Merah Putih One for All, Toto Soegriwo, angkat bicara.
Melalui akun Twitter pribadinya, @totosoegriwo, Toto menegaskan tuduhan tersebut adalah fitnah. Dia menyatakan tim produksinya tidak menerima dana sepeser pun dari pemerintah untuk pembuatan film ini.
“Menanggapi tudingan yang beredar luas di media sosial mengenai dugaan penerimaan dana sebesar Rp6,7 miliar dari pemerintah untuk produksi film animasi Merah Putih One for All, ini merupakan fitnah keji,” tulis Toto.
Toto juga mengungkapkan dirinya sempat membiarkan komentar-komentar negatif itu berlalu. Namun, karena isu semakin berkembang dan merugikan banyak pihak, dia merasa perlu meluruskan.
Menurut Toto, tudingan tersebut bukan hanya menyerang dirinya sebagai produser, tetapi juga berdampak pada keluarganya. IDia menyebut istri dan anak-anaknya merasakan tekanan mental.
Baca Juga: Film Animasi Merah Putih One For All Banyak Dikritik, Netizen: Kalah Jauh dari Jumbo!
Tanggapan Pemerintah
“Kami tidak pernah menerima satu rupiah pun dana dari pemerintah. Isu ini telah membuat keluarga saya, terutama istri dan anak-anak, mengalami tekanan mental dan rasa tertekan,” jelasnya.
Toto berharap klarifikasi ini bisa menghentikan penyebaran informasi yang tidak benar, sekaligus mengembalikan fokus publik pada karya film itu sendiri, bukan pada isu yang belum terbukti kebenarannya.
Isu dana pemerintah ini juga memancing tanggapan dari pihak Kemen Ekraf. Wamen Ekraf Irene Umar membenarkan ada pertemuan antara pihaknya dan tim produksi film Merah Putih One for All.
Baca Juga: 10 Film Kemerdekaan Indonesia yang Wajib Ditonton Saat HUT RI, Salah Satunya Perang Kota
Namun, dia menegaskan bahwa pertemuan tersebut hanya sebatas audiensi dan pemberian masukan, bukan penyaluran dana. Irene menegaskan tidak ada bantuan finansial maupun promosi dari pihak pemerintah.